Muara Teweh - Maraknya modus penipuan online yang mengatasnamakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Barito Utara.
Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyatakan dukungannya terhadap langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan digital.
“Kami sangat mendukung langkah cepat dan tegas dari Disdukcapil Barito Utara dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya penipuan yang mengatasnamakan layanan IKD. Ini penting demi melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Patih Herman di Muara Teweh, Sabtu (13/9/2025).
Ia mengingatkan bahwa era digital memang mempermudah layanan publik, namun juga membuka celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber.
“Penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dan kritis terhadap setiap informasi yang diterima, terutama jika menyangkut data pribadi seperti NIK, KK, atau foto KTP. Jangan pernah memberikan data tersebut melalui pesan pribadi atau link yang tidak jelas,” tegasnya.
Patih Herman juga mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut dan menindak pelaku penipuan digital yang merugikan masyarakat.
“Kami dari DPRD siap mendorong peningkatan literasi digital dan keamanan data melalui kebijakan dan pengawasan terhadap layanan publik. Kami juga minta masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi penipuan,” tambahnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Disdukcapil Barito Utara, Hj Nurhamidah SP, telah mengimbau masyarakat agar hanya melakukan aktivasi IKD di kantor Disdukcapil, kelurahan, atau kecamatan, serta tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku petugas melalui pesan pribadi.
Disdukcapil Barito Utara juga mengajak masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi langsung ke kantor resmi dan tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan.
“Waspada dan bijak dalam menggunakan layanan digital adalah kunci utama agar masyarakat tidak menjadi korban,” pungkas Hj Nurhamidah.
