Pemkab Barito Utara Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan di Gedung KPK RI
MUARA TEWEH - Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmen serius dalam pembenahan birokrasi dengan bertolak ke Jakarta guna melakukan evaluasi sistem bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,Rabu (13/5/2026)
Langkah ini diambil untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Bupati Barito Utara,Shalahudin hadir langsung di Gedung KPK, Jakarta, didampingi oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD Hj
Mery Rukaini, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini bertujuan untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan secara komprehensif.
Shalahuddin mengatakan, dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek krusial mulai dari mekanisme pengadaan barang dan jasa, sinkronisasi perencanaan anggaran, hingga teknis penyaluran hibah dan bantuan sosial dibedah secara terbuka.
Evaluasi mendalam ini dilakukan guna mengidentifikasi potensi celah penyimpangan sekaligus memperkuat sistem pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.
Shalahuddin menegaskan keterbukaan dalam mengakui kekurangan merupakan langkah awal yang fundamental untuk membangun sistem yang lebih kokoh di masa mendatang.selain itu berupaya memastikan implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) berjalan maksimal sehingga setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas," tuturnya.
Di sela-sela kegiatan koordinasi tersebut. Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah daerah dalam mendukung penuh upaya pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh lembaga antirasuah.
Menurutnya,Melalui agenda evaluasi rutin ini, diharapkan semangat pembenahan birokrasi dapat terus terjaga demi kemajuan daerah yang lebih signifikan.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan KPK ini menjadi modal penting dalam mewujudkan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan yang berkeadilan serta bersih dari praktik korupsi,"tegasnya.
