Raperda APBD 2027, Pemkab Barito Utara Bidik Pembangunan Tepat Sasaran dan Pelayanan Publik

MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai mengarahkan kebijakan anggaran 2027 pada pembangunan yang lebih terukur, pemerataan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah tersebut ditegaskan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, saat mewakili Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan Pidato Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.

Pidato disampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang I DPRD Kabupaten Barito Utara di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Senin (28/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj. Henny Rosgiaty Rusli, didampingi Wakil Ketua I DPRD H. Benny Siswanto, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.

Dalam pidato tersebut, Felix menegaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga pada bagaimana setiap kebijakan fiskal mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah daerah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kehati-hatian fiskal dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja pembangunan.

“Pembiayaan daerah disusun untuk mendukung keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan daerah,” kata Felix saat membacakan pidato Bupati.

Lebih jauh, prioritas pembangunan Barito Utara pada 2027 diarahkan pada dua kebutuhan strategis, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan infrastruktur dasar.

Untuk merealisasikan arah tersebut, pemerintah daerah menyiapkan 11 program unggulan dan 12 program prioritas yang mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa APBD 2027 diposisikan sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Usai penyampaian pidato, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyerahkan materi rapat Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama melalui tahapan dan mekanisme pembahasan yang berlaku.

Pembahasan antara eksekutif dan legislatif menjadi tahapan penting untuk memastikan rancangan anggaran 2027 dapat disusun secara terarah, bertanggung jawab, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Barito Utara.